Usai Dilantik Prabowo, Kepala BNPB Kristomei Sianturi Prioritaskan Kolaborasi dan Respons Cepat Penanganan Bencana
Mediaindonesiaraya.co.id | JAKARTA, 15 Oktober 2026 — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kristomei mengatakan, pelantikan tersebut menandai dimulainya tugasnya sebagai Kepala BNPB. Dalam kesempatan yang sama, ia juga memperoleh kenaikan pangkat dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal.
“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ujar Kristomei.
Ia menyampaikan, penanganan berbagai bencana yang tengah terjadi di Indonesia akan menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan tugasnya. Sejumlah bencana, mulai dari kebakaran hutan, banjir, hingga erupsi gunung berapi, memerlukan langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan terpadu.
“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” katanya.
Menurut Kristomei, efektivitas penanggulangan bencana tidak dapat dicapai hanya oleh BNPB. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat agar upaya mitigasi, respons darurat, dan penanganan dampak bencana dapat berjalan optimal.
Ia menegaskan, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta masyarakat harus bergerak bersama dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Sinergi tersebut juga harus didukung keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” ungkapnya.
Selain memperkuat kolaborasi lintas sektor, Kristomei menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kesiapsiagaan serta mempercepat respons terhadap potensi maupun kejadian bencana.
Sebagai langkah awal setelah dilantik, Kristomei akan melakukan konsolidasi internal di lingkungan BNPB. Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempelajari kondisi organisasi dan memastikan penanganan bencana dapat segera dilaksanakan secara efektif.
“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya.
Dengan mengedepankan kolaborasi, respons cepat, integrasi, dan sinkronisasi, BNPB diharapkan mampu memperkuat koordinasi penanggulangan bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia. (*)
