Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional
Mediaindonesiaraya.co.id I Medan , 28 Oktober 2026– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara mengikuti secara daring kegiatan Pembukaan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum Periode Oktober Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung mulai ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Rudy Hendra Pakpahan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta jajaran pegawai.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang diwakili oleh Sekretaris BPHN.
Dalam sambutannya, disampaikan bahwa jabatan merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain kompetensi teknis, aparatur juga dituntut memiliki kompetensi sosial kultural untuk membangun kerja sama yang harmonis serta menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, uji kompetensi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk menilai secara objektif kesiapan, kemampuan, dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi pelayanan serta pembangunan hukum.
Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Publik, Kanwil Kemenkum Sumut Ikuti Penguatan dan Bimbingan Teknis SKM Online
Selanjutnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan uji kompetensi. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa penilaian kompetensi merupakan salah satu dasar dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Setiap pegawai yang akan diangkat dalam suatu jabatan harus memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Beliau juga mengharapkan para asesor senantiasa menjaga integritas dalam seluruh tahapan penilaian serta para peserta mengikuti proses uji kompetensi dengan sungguh-sungguh agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Rudy Hendra Pakpahan, berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, khususnya bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum. Peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural diharapkan dapat memperkuat integritas, tanggung jawab, kemampuan berkolaborasi, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, jajaran Kanwil Kemenkum Sumut dapat menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan akuntabel serta menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan pembukaan ditutup dengan sesi foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan uji kompetensi bagi para peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dapat berjalan secara objektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat profesionalisme dan integritas pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas serta mewujudkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (yoel)
