Belum Berdiri dan Tak Punya Izin, CV Hasian Ajukan Kredit Rp3 Miliar ke Bank Sumut
Mediaindonesiaraya.co.id I Medan, 12 November 2026 – Pengajuan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp3 miliar oleh CV Hasian Abadi Group ke Bank Sumut KCP Krakatau pada 2012 diduga bermasalah sejak awal.
Pasalnya, saat permohonan kredit diajukan, perusahaan milik Farah Hasmina Harahap itu belum resmi berdiri dan belum memiliki izin usaha.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang perdana Farah Hasmina Harahap, Direktur CV Hasian Abadi Group yang sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (12/11/2026).
Farah sebelumnya ditangkap di Jakarta dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas KRK Bank Sumut KCP Krakatau tahun 2012. Dalam perkara ini, Farah didakwa bersama mantan pegawai Bank Sumut, Lutfi Putra Lesmana, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.290.469.309,15 atau sekitar Rp2,29 miliar.
Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan berlangsung di Ruang Cakra 7, Gedung Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan. Persidangan dipimpin majelis hakim yang diketuai As’ad Rahim Lubis.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ucok Yoantha dalam dakwaannya mengungkapkan, perkara ini bermula ketika Farah bersama Eko Handoko Hasian mendatangi Bank Sumut KCP Krakatau pada 2 April 2012 untuk mengajukan fasilitas KRK sebesar Rp3 miliar atas nama CV Hasian Abadi Group.
Kredit dengan jangka waktu 12 bulan tersebut diajukan untuk menambah modal usaha perusahaan yang bergerak di bidang properti.
Namun, pengajuan kredit itu disebut telah bermasalah sejak awal. Sebab, ketika permohonan diajukan pada 2 April 2012, CV Hasian Abadi Group belum resmi didirikan.
Berdasarkan Akta Notaris Nomor 127, perusahaan tersebut baru didirikan pada 14 April 2012 atau 12 hari setelah permohonan kredit diajukan.
Dalam akta pendirian itu, Farah tercatat sebagai direktur, sedangkan Eko Handoko Hasian sebagai pesero komanditer.
Bukan hanya belum berbadan usaha saat pengajuan kredit, perusahaan tersebut juga belum mengantongi sejumlah perizinan.
Hal itu diperkuat surat keterangan notaris tertanggal 18 April 2012 yang menyebutkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan izin gangguan (HO) masih dalam proses pengurusan.
Padahal, berdasarkan pedoman perkreditan Bank Sumut, badan usaha yang mengajukan fasilitas KRK wajib memiliki legalitas dan perizinan usaha. Selain itu, perusahaan juga disyaratkan telah beroperasi secara komersial minimal dua tahun.
Perizinan Belum Ada, Analisis Kredit Tetap Berjalan
Dalam pengajuan kredit, Farah menyebut CV Hasian Abadi Group bergerak di bidang properti dan beralamat di Kompleks Tasbih Blok YY Nomor 186.
Meski perusahaan belum memiliki kelengkapan legalitas dan perizinan ketika permohonan diajukan, proses analisis kredit tetap berjalan hingga pinjaman Rp3 miliar disetujui.
Jaksa menguraikan, Lutfi bersama sejumlah petugas melakukan taksasi terhadap agunan serta meninjau lokasi proyek. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Daftar Laporan Taksasi tertanggal 15 April 2012.
Dalam laporan itu, nilai umum agunan ditaksir sebesar Rp6 miliar, sedangkan nilai bank ditetapkan sebesar Rp4,5 miliar.
Sehari kemudian, Lutfi membuat Memorandum Pengusulan Kredit. Dalam dokumen tersebut, ia menyebut CV Hasian Abadi Group telah memiliki perizinan, berpengalaman, mempunyai infrastruktur, serta dinilai memiliki kemampuan sangat baik dalam menyelesaikan kewajiban kredit.
Padahal, menurut jaksa, perusahaan tersebut baru didirikan pada 14 April 2012 dan sejumlah perizinannya masih dalam proses pengurusan.
Lutfi juga didakwa tidak melaksanakan sejumlah tahapan verifikasi, pemeriksaan keabsahan dokumen, konfirmasi legalitas usaha, serta analisis kelayakan kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank Sumut.
Permohonan kredit itu selanjutnya diteruskan kepada pimpinan cabang hingga memperoleh persetujuan.
Pada 20 April 2012, persetujuan pembukaan kredit ditandatangani Zakiyuddin Harahap selaku Pimpinan Bank Sumut KCP Krakatau, Farah sebagai direktur perusahaan, dan Eko Handoko Hasian selaku suami debitur.
Kredit Rp3 Miliar, Kerugian Negara Rp2,29 Miliar
Jaksa selanjutnya mengungkapkan, fasilitas KRK tersebut seharusnya digunakan sesuai perkembangan pekerjaan di lapangan. Penarikan dana juga wajib disertai pemantauan terhadap progres pembangunan perumahan sesuai tujuan pemberian kredit.
Namun, dalam dakwaan disebutkan tidak terdapat penyerahan laporan perkembangan pembangunan perumahan di lokasi yang dijadikan dasar pengajuan kredit. Lutfi juga didakwa tidak melakukan pemantauan terhadap perkembangan proyek selama proses penarikan kredit berlangsung.
Akibat rangkaian perbuatan tersebut, Farah bersama Lutfi didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini Farah selaku Direktur CV Hasian Abadi Group, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.290.469.309,15.
Nilai kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan korupsi pemberian fasilitas KRK kepada CV Hasian Abadi Group di Bank Sumut KCP Krakatau tahun 2012.
Atas perbuatannya, Farah didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dakwaan tersebut disusun secara subsidair dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Farah sebelumnya masuk dalam DPO sebelum akhirnya ditangkap di Jakarta. Sementara itu, Lutfi Putra Lesmana telah lebih dahulu menjalani proses persidangan dalam perkara yang sama.(yoel)
