Kelangkaan BBM di Sumut Berujung Dumas, LBH Betul Betul Adukan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga ke Polda

Mediaindonesiaraya.co.id | Medan Selasa 21 Juli 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia Betul Betul resmi melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) terkait dugaan pidana penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM). Tindakan hukum ini diambil menyusul kelangkaan BBM parah sepanjang Juli 2026 yang memicu antrean panjang, kemacetan, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat di Sumatera Utara.

Promotor LBH Betul Betul, Febrinaldi Siregar, S.H. didampingi aktivis hukum LBH Betul Betul Juani Syahputri, S.H., dan Ayu Arisya, S.H., menegaskan bahwa kelangkaan ini tidak terjadi karena keadaan darurat (force majeure), melainkan adanya indikasi kuat kejahatan sistemis dalam rantai distribusi.

Dua institusi utama yang menjadi sasaran teradu adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di bawah pimpinan Wahyudi Anas, serta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut yang dipimpin oleh Executive General Manager (EGM) Sunardi.

Paradoks Stok Aman Tapi Lapangan Langka

LBH Betul Betul menemukan sejumlah kejanggalan besar dan fakta kontradiktif di ruang publik yang menjadi dasar kuat pengaduan ini:

1. Pernyataan BPH Migas: Kepala BPH Migas Wahyudi Anas secara terbuka menyatakan di media massa bahwa pasokan bio  solar, minyak tanah, dan pertalite untuk wilayah Sumbagut dalam kondisi aman dan tersedia.

2. Pengakuan 125 Fraud: Terdapat pernyataan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga yang mengakui adanya 125 kasus kecurangan (fraud) melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal dalam rantai distribusi BBM.

3. Pemberhentian Massal Sopir: Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution sempat mengungkap adanya gelombang pemberhentian massal supir truk tangki pengangkut BBM yang melumpuhkan operasi armada.

4. Kesaksian Sopir Tangki: Muncul informasi dari internal awak mobil tangki yang membongkar dugaan “permainan” pasokan. Mereka menyebut stok BBM sebenarnya melimpah, namun sengaja dilakukan pengurangan jatah ke SPBU, serta adanya pemaksaan dari oknum internal agar SPBU membeli BBM non-subsidi