Sekretaris DPD IMM Sumut Apresiasi Kenaikan UMP 2027
Mediaindinesiaraya.co.id I Medan, 20 November 2026 – Sekretaris DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara, Dewata Sakti, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2027 sebesar Rp3.410.000, atau mengalami kenaikan sebesar 5,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Dewata Sakti, keputusan tersebut merupakan langkah positif pemerintah provinsi dalam merespons kebutuhan pekerja sekaligus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.
“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Bobby Nasution yang telah menetapkan kenaikan UMP Sumatera Utara 2027. Kebijakan ini menunjukkan bahwa aspirasi pekerja harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat,” ujar Dewata Sakti.
Ia menilai, kenaikan UMP bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut penghargaan terhadap tenaga, waktu, dan kontribusi para pekerja dalam menggerakkan roda perekonomian Sumatera Utara.
Namun demikian, Dewata mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan upah harus diikuti dengan pengawasan implementasi di lapangan. Jangan sampai keputusan yang telah ditetapkan pemerintah tidak dijalankan secara konsisten oleh perusahaan.
“Kesejahteraan pekerja tidak boleh berhenti pada pengumuman kenaikan upah. Pemerintah harus memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak buruh,” tegasnya.
Selain itu, Dewata Sakti juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota agar segera menyelesaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak para pekerja di masing-masing daerah.
Menurutnya, tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Apresiasi tentu harus kita berikan terhadap kebijakan yang membawa kemajuan. Tetapi pemerintah juga harus terus memastikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan kehidupan dari upah dan hasil kerja setiap harinya,” tutup Dewata. (yoel)
