Prabowo Evaluasi Pemulihan Pascabencana Sumatra, Rp100,67 Triliun Disiapkan hingga 2028
Mediaindonesiaraya.co.id | JAKARTA, 9 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026), untuk mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025.
Rapat tersebut membahas perkembangan pemulihan wilayah terdampak sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengatakan, Presiden ingin mendapatkan laporan menyeluruh mengenai pelaksanaan pemulihan setelah pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Tito seusai rapat.
Tito mengungkapkan, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak luas, mencakup 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga terdampak harus mengalami pengungsian.
Kerusakan juga tercatat pada lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkapnya.
Anggaran Pemulihan Capai Rp100,67 Triliun
Dalam penanganan bencana tersebut, Presiden Prabowo telah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp12,34 triliun.
Dukungan itu meliputi bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun.
Tito mengingatkan para kepala daerah agar memanfaatkan dukungan anggaran tersebut secara maksimal untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028. Rencana tersebut mencakup 11.520 kegiatan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp100,67 triliun selama tiga tahun.
Program pemulihan meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah warga, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan.
Menurut Tito, seluruh kegiatan tersebut merupakan hasil rekapitulasi usulan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang kemudian disusun oleh Bappenas menjadi rencana induk pemulihan.
Layanan Dasar Mulai Pulih
Di sektor pelayanan kesehatan, seluruh 87 rumah sakit yang terdampak bencana telah kembali beroperasi.
Sementara itu, dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 sekolah telah kembali menggunakan bangunan asal, sedangkan 99 sekolah lainnya masih memanfaatkan kelas darurat.
Untuk infrastruktur transportasi, jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali 100 persen fungsional. Adapun perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan daerah masih terus dilanjutkan.
Pada sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.
Selanjutnya, pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap (huntap) melalui sejumlah skema, mulai dari pembangunan di lokasi semula, pembangunan mandiri, hingga kawasan hunian komunal.
Tito mengatakan, luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, proses pemulihan membutuhkan koordinasi dan kerja bertahap antara pemerintah pusat dan daerah.
“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” katanya.
Pemerintah menargetkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berjalan secara bertahap hingga 2028, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. (*)
