Pemerintah Pastikan Stok BBM Nasional Aman, PNBP Energi dan Minerba Ditargetkan Rp165 Triliun
Mediaindonesiaraya.co.id | JAKARTA, 23 Oktober 2026 – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman sekaligus memperkuat distribusi energi dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan mineral. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) tercatat mencapai Rp127,74 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bahlil menjelaskan, stok BBM jenis Pertalite atau RON 90 saat ini tersedia untuk memenuhi kebutuhan selama 16–18 hari. Sementara itu, stok jenis BBM lainnya berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang, untuk Pertalite, Bapak Presiden, di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi, RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil.
Terkait keterlambatan pasokan BBM di Bali, Bahlil menegaskan persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan cadangan nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal. Pemerintah telah melakukan penanganan sehingga stok BBM di Bali kembali meningkat.
“Alhamdulillah, hari ini di Bali, Bapak Presiden, stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.
Pemerintah juga mengantisipasi berbagai hambatan distribusi energi akibat cuaca dan kondisi geografis. Kendala tersebut antara lain pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua, yang dapat memengaruhi kelancaran pengiriman pasokan.
Sementara itu, ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari. Adapun cadangan komoditas energi lainnya tersedia untuk memenuhi kebutuhan selama lebih dari 20 hari.
Perkuat Pengadaan Energi dan Kurangi Impor Solar
Dalam upaya memperkuat tata kelola pengadaan energi, Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Menurut Bahlil, impor solar jenis CN48 telah dihentikan, sedangkan impor solar CN51 masih dilakukan sebagian.
“Untuk solar, Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar CN48. Solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah juga telah menangani gangguan pasokan listrik yang sebelumnya terjadi di Batam. Upaya selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh layanan listrik yang stabil.
“Kami laporkan bahwa untuk kondisi listrik di Batam yang kemarin sempat eror, sudah bisa tertangani. Sekarang program kita untuk listrik adalah bagaimana memastikan di semua wilayah tidak ada lagi pemadaman bergilir,” kata Bahlil.
PNBP ESDM Dikejar hingga Rp165 Triliun
Selain menjaga ketahanan pasokan energi, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor ESDM. Bahlil melaporkan, realisasi PNBP periode Januari–Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun, mendekati target APBN sebesar Rp133,63 triliun.
Pemerintah menargetkan penerimaan tersebut dapat ditingkatkan hingga Rp165 triliun. Tambahan penerimaan diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal negara, termasuk mendukung pembiayaan subsidi BBM.
“Target kita nanti untuk membantu Menteri Keuangan dalam rangka menambal defisit terhadap subsidi BBM itu kita akan mencapai Rp165 triliun, Pak Menteri Keuangan. Jadi surplus sekitar Rp30 triliun, ini untuk PNBP,” ujar Bahlil.
Target tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor energi dan mineral guna mendukung pembiayaan kebutuhan negara.
Nilai Ekspor Batu Bara dan Nikel Meningkat
Kinerja ekspor batu bara juga menunjukkan perkembangan dari sisi nilai, meskipun volume pengiriman mengalami penurunan.
Bahlil menyampaikan, volume ekspor batu bara pada Januari–September 2026 mencapai sekitar 343 juta ton, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 374 juta ton.
Namun, nilai ekspor justru meningkat dari sekitar US$21 miliar menjadi US$23,71 miliar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa nilai ekspor batu bara meningkat di tengah penurunan volume pengiriman.
“Jadi barang produksi turun, pendapatan naik,” tegas Bahlil saat menjelaskan perkembangan kinerja ekspor batu bara nasional.
Sementara itu, nilai ekspor nikel hingga Agustus 2026 dilaporkan mencapai sekitar US$24,55 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 yang tercatat sebesar US$21,22 miliar.
Peningkatan nilai ekspor nikel menjadi salah satu indikator kontribusi komoditas mineral terhadap perdagangan nasional.
Melalui pengamanan stok BBM, pembenahan distribusi energi, pengurangan impor solar, serta optimalisasi penerimaan negara, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ESDM terhadap penerimaan negara dan perekonomian nasional. (*)
