PBG Belum Jelas, Keberadaan Tujuh Ruko di Medan Maimun di Pertanyakan DPRD : ” Tidak ada PBG, Hancurkan”
Mediaindonesiaraya.co.id I Medan, 10 November 2026 – Pembangunan tujuh unit rumah toko (ruko) di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, menjadi sorotan. Hingga kini, status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bangunan tersebut belum mendapat penjelasan dari pihak kecamatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan Kecamatan Medan Maimun terhadap pembangunan gedung di wilayahnya, terlebih Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebelumnya telah meminta pembenahan pelayanan PBG untuk mencegah bangunan tanpa izin dan praktik pungutan liar (pungli).
Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat tujuh unit ruko yang sedang menjadi perhatian. Dua unit menghadap langsung ke Jalan Brigjen Katamso, sedangkan lima unit lainnya berada di dalam Gang Melati.
saat dikonfirmasi, Camat Medan Maimun, Rizki Hari Adam Lubis, S.STP, terkait pengetahuan pihak kecamatan mengenai pembangunan tersebut, pengawasan di lapangan, status kepemilikan PBG, serta langkah yang akan diambil apabila bangunan diketahui belum mengantongi izin.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Rizki belum memberikan jawaban atas konfirmasi tersebut.
Sikap diam pihak kecamatan ini menjadi perhatian di tengah kritik keras Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Lailatul Badri terhadap kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
Dalam pertemuan bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Kota Medan, Lailatul Badri menyoroti lambannya tindak lanjut laporan dugaan bangunan tanpa PBG.
Lailatul badri menilai lambannya respons dinas terkait membuat fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan maksimal.
“Karena lambatnya respons dari Dinas PKPCKTR, pengawasan kami (Anggota DPRD Kota Medan) dianggap belum maksimal. Padahal sudah sering kami informasikan ke Pak Kadis, tapi tidak ada tindak lanjutnya, kalau memang menyala,ya sudah, sesuai peraturan aja, hancurkan, ngak ada PBG, hancurkan, ” tegas Lailatul Badri.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas juga telah mengumpulkan konsultan bangunan, arsitek, serta jajaran Dinas PKPCKTR untuk mengevaluasi pelayanan PBG di lingkungan Pemko Medan.
Dalam pertemuan di Balai Kota Medan, Rico menegaskan perlunya perbaikan sistem perizinan agar masyarakat lebih mudah mengurus PBG sekaligus menutup celah praktik pungli.
Ia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat mengenai sulitnya mengurus PBG. Namun, di sisi lain, masih ditemukan bangunan yang berdiri tanpa izin.
“Kami ingin berbicara dan berdiskusi untuk membawa dampak baik bagi masyarakat. Saya mendengar keluhan masyarakat yang merasa sulit mengurus PBG, sementara di lapangan masih banyak ditemukan bangunan tanpa izin,” ujar Rico.
Kini, perhatian tertuju pada Kecamatan Medan Maimun. Publik menunggu penjelasan Camat Rizki Hari Adam Lubis mengenai status perizinan tujuh ruko tersebut dan sejauh mana pengawasan pemerintah kecamatan berjalan. (yoel)
