Kejari Simalungun Terapkan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Penganiayaan

Kejari Simalungun Terapkan Keadilan Restoratif Dalam Kasus Penganiayaan
SHARE

Mediaindonesiaraya.co.id I Simalungun, 12 November 2026 – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Simalungun fasilitasi upaya perdamaian antara tersangka VN dan korban MM, dalam perkara tindak pidana penganiayaan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR).

Selain meminta persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), upaya perdamaian yang difasilitasi Kejari Kabupaten Simalungun juga melibatkan tokoh masyarakat, Pangulu, Gamot, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Simalungun, Munawal Hadi, mengatakan dalam proses penyelesaian perkara ini pihaknya mengedepankan dialog dan musyarawah hingga tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

“Langkah ini bagian dari pendekatan penegakan hukum yang kini tidak lagi berorientasi pada pemidanaan. Tetapi bagaimana pertimbangkan pemulihan keadaan korban dan tanggungjawab pelaku,” ujar Munawal, Kamis (12/11/2026).

Adapun perkara tindak pidana penganiayaan antara VN dan MM bermula pada 27 Maret 2026, di Huta IV, Nagori Pematang Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.

Korban MM kala itu sedang belanja sayur di halaman rumahnya. Kemudian VN datang dan langsung menjambak MM dan juga turut memukul wajah sebanyak tiga kali. Berdasarkan hasil Visum at Repertum, ditemukan tanda trauma akibat kekerasan benda tumpul.

Atas kejadian penganiayaan tersebut, VN diganjar dan melanggar Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Upaya perdamaian dan seluruh tahapan dilakukan dengan perhatikan ketentuan dan persyaratan penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif,” ujarnya.

Munawal mengatakan, upaya fasilitasi perdamaian ini tetap menedepankan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk menyelesaikan konflik melalui pemulihan dan perdamaian. Bahkan, pendekatan keadilan restiratif tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi bagaimana memulihkan hubungan sosial masyarakat. (yoel)

Redaksi Media Indonesia Raya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *