Wakil Bupati Asahan Buka Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI Tahun 2026
Mediaindonesiaraya.co.id I Asahan, 13 November 2026 — Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut tercermin saat Wakil Bupati Asahan, Rianto, secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pertemuan strategis yang menandai dimulainya rangkaian audit ini berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan pada Kamis (12/11/2026).
Kehadiran tim pemeriksa negara disambut hangat oleh jajaran eksekutif daerah sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menyatakan bahwa jajarannya siap memberikan dukungan penuh serta menjalin kerja sama yang erat dengan Tim BPK RI selama proses audit berlangsung. Ia menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersikap proaktif dan kooperatif dalam memenuhi setiap kebutuhan data maupun dokumen yang disyaratkan oleh tim pemeriksa.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto di hadapan para pejabat yang hadir.
Lebih lanjut, Rianto berharap kehadiran BPK RI tidak hanya sebatas menilai kepatuhan formal, tetapi juga mampu memberikan masukan serta rekomendasi konstruktif. Evaluasi ini dinilai sangat krusial untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat pada pos belanja barang, jasa, dan infrastruktur benar-benar dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai regulasi.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan agenda rutin yang difokuskan untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan anggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa agenda ini bukan merupakan pemeriksaan investigatif khusus, melainkan audit kepatuhan reguler.
Menurut Dwi Prayitno, rangkaian tugas pemeriksaan di lingkungan Pemkab Asahan ini akan dilangsungkan selama 29 hari ke depan. Ruang lingkup utamanya difokuskan pada ketertiban pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan.
“Kami berharap melalui entry meeting ini terbangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis antara Tim BPK RI dan seluruh jajaran Pemkab Asahan. Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif, dan seluruh target audit dapat tercapai dengan baik,” ungkap Dwi.
Kegiatan pembukaan tersebut turut dihadiri oleh para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, jajaran pimpinan OPD, serta segenap anggota Tim Pemeriksa BPK RI.
Melalui pelaksanaan entry meeting ini, Pemkab Asahan optimis bahwa sinergi bersama lembaga pemeriksa negara akan memperkuat fondasi good governance. Harapannya, pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin tertib hukum dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Asahan. (yoel)
