4.259 Wajib Pajak Nikmati BPHTB Gratis, PBB Gratis Jadi Prioritas APBD Deli Serdang 2027
Mediaindonesiaraya.co.id I Deli Serdang, 17 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempertahankan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta melanjutkan perhatian terhadap keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada arahan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027.
Hingga saat ini, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah dinikmati 4.259 wajib pajak, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) gratis telah diberikan kepada 1.166 wajib pajak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, saat membacakan jawaban Bupati Deli Serdang atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Deli Serdang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang, Selasa (17/11/2026).
“Selain mempertahankan keringanan pajak, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga memperkuat validasi penerima bantuan lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil 1 hingga 5, serta mengintegrasikan Data UMKM lewat Aplikasi SADA-SADA (Satu Data Wirausaha Deli Serdang) agar bantuan tepat sasaran,” ujar Dedi Maswardy.
Lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan kemantapan jalan 79 persen dengan memprioritaskan ruas penghubung sentra pertanian, perikanan, kawasan industri, dan pusat ekonomi.
“Program lainnya mencakup Sampurna-Kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan stadion dan alun-alun kecamatan, pengendalian banjir, penambahan armada sampah, serta pembangunan TPS3R,” katanya.
Dedi Maswardy menyampaikan, pelayanan publik diperluas lewat rencana penambahan 100 loket Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN KALI) pada 2027, di prioritaskan bagi Desa dan Kelurahan jauh dari ibu kota kabupaten.
“Di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengingatkan fasilitas rumah sakit dan puskesmas, memperkuat kepesertaan jaminan kesehatan, serta mengoptimalkan 1.490 posyandu untuk menekan stunting, hingga 16 persen,” paparnya.
Di bidang pendidikan, prioritas diarahkan pada pembangunan 217 ruang kelas baru (RKB) Sekolah Dasar (SD) dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pengelolaan anggaran difokuskan pada efesiensi belanja tidak produktif dengan mematuhi batas maksimal belanja pegawai 30 persen dan belanja insfratruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
“Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar rutinitas penganggaran, melainkan wujud amanah agar setiap rupiah yang direncanakan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dedi Maswardy membacakan jawaban Bupati Deli Serdang.(yoel)
