Kemenhaj dan Polri Perkuat Sinergi, Praktik Haji Ilegal Jadi Target Utama
Mediaindonesiaraya.co.id | Jakarta, Selasa 21 April 2026 – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pengawasan serta menekan praktik haji nonprosedural yang kerap merugikan calon jemaah.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, Senin (20/4/2026). Fokus utama pembahasan meliputi penguatan Tim Gabungan Penanganan Haji Nonprosedural, pertukaran data antarinstansi, serta penyusunan strategi pencegahan praktik haji ilegal.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan pentingnya kolaborasi yang solid antarinstansi. Menurutnya, sinergi menjadi kunci dalam mempercepat penanganan kasus sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku.
“Melalui koordinasi yang kuat, penanganan haji nonprosedural bisa dilakukan lebih efektif dan cepat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran negara sangat penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah haji.
Sementara itu, Wakabaintelkam Polri, Nanang Rudi Supriatna, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas Haji merupakan instruksi langsung pimpinan Polri sebagai respons atas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Satgas Haji ini dibentuk hingga ke tingkat Polres. Kami berkolaborasi dengan Kemenhaj sampai ke daerah, termasuk di tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.
Dengan dibentuknya Satgas Haji hingga level daerah, pemerintah berharap pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji semakin ketat. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menutup celah praktik ilegal yang selama ini merugikan masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi calon jemaah haji Indonesia.Red
