Keberatan Namanya Dicatut Tanpa Izin dalam SK PUK, Warman dan Dasrul Lapor ke Polres Madina
Mediaindonesiaraya.co.id I Mandailing Natal, 21 November 2026 – Dua anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F. SPTI–K. SPSI) Desa Air Apa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, yakni Warman dan Dasrul Hasan, menyampaikan keberatan atas pencantuman nama dan identitas mereka dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diketuai oleh Aswira Wijoyo.
Tidak hanya menyampaikan keberatan secara organisasi, Warman dan Dasrul Hasan juga telah mendatangi Polres Mandailing Natal untuk membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait pencantuman nama dan identitas mereka dalam SK tersebut. Keduanya didampingi langsung oleh Asmal, yang berdasarkan SK Nomor KEP.04/ORG/DPC-MADINA/VI/2025 merupakan Ketua PUK F. SPTI–K. SPSI Desa Air Apa yang mereka akui sebagai kepengurusan PUK tempat mereka bernaung dan menjadi anggota.
Persoalan ini berkaitan dengan SK Nomor 22/ORG/PC.F.SPTI-K.SPSI/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 yang diterbitkan oleh Pimpinan Cabang (PC) F. SPTI–K. SPSI Kabupaten Mandailing Natal.
Dalam pernyataan klarifikasinya, Warman dan Dasrul Hasan menyatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk dicantumkan sebagai bagian dari susunan kepengurusan PUK F. SPTI–K. SPSI Desa Air Apa sebagaimana tertuang dalam SK tersebut.
Keduanya juga menegaskan tidak pernah menandatangani surat pernyataan kesediaan, dokumen persetujuan, ataupun memberikan kuasa kepada pihak mana pun untuk menggunakan nama dan identitas mereka dalam proses penerbitan SK kepengurusan tersebut.
Menurut keduanya, pencantuman nama tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu. Karena itu, mereka meminta agar pihak yang menerbitkan SK memberikan penjelasan mengenai dasar dan dokumen yang digunakan untuk mencantumkan identitas mereka.
“Kami tidak pernah menyatakan bersedia untuk dimasukkan dalam susunan kepengurusan tersebut. Kami juga tidak pernah memberikan persetujuan atau kuasa kepada siapa pun untuk menggunakan nama dan identitas kami,” demikian inti pernyataan klarifikasi keduanya.
Warman dan Dasrul Hasan menegaskan bahwa keberatan tersebut bukan berarti mereka menyangkal status keanggotaan di PUK F. SPTI–K. SPSI Desa Air Apa. Keduanya menyatakan masih mengakui keanggotaan mereka di bawah kepengurusan Asmal, tetapi tidak pernah menyetujui pencantuman nama sebagai bagian dari kepengurusan yang diketuai Aswira Wijoyo.
Asmal Percayakan Penanganan kepada Polres Madina
Asmal yang mendampingi kedua anggota tersebut saat menyampaikan pengaduan ke Polres Mandailing Natal menyatakan mempercayai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Ia berharap pengaduan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara profesional melalui pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan SK tersebut.
Asmal juga menegaskan bahwa persoalan pencantuman nama dan identitas anggota tanpa persetujuan tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Menurutnya, hak setiap anggota untuk memberikan persetujuan atas penggunaan nama dan identitasnya harus dihormati.
“Kami mempercayakan sepenuhnya penanganan pengaduan ini kepada Polres Mandailing Natal. Kami berharap persoalan ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami tegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pencatutan nama atau penggunaan identitas tanpa persetujuan, persoalan ini akan kami tempuh melalui jalur hukum sampai memperoleh kejelasan dan kepastian hukum,” tegas Asmal.
Ia menambahkan, langkah hukum tersebut ditempuh untuk melindungi hak anggota serta menjaga tertib administrasi dan legitimasi kepengurusan organisasi. (yoel)
