1.200 KK Warga Tanjung Mulia Terancam Penggusuran, Kuasa Hukum Ajukan Perlawanan ke PN Medan
MEDAN– Sekitar 1.200 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 3.600 jiwa di Lingkungan 16, 17, dan 20, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal menyusul rencana eksekusi lahan seluas 17 hektare.
Warga yang sebagian besar telah menempati kawasan tersebut selama puluhan tahun kini diliputi keresahan. Mereka khawatir rumah dan tempat usaha yang dibangun secara turun-temurun akan digusur berdasarkan putusan perkara perdata yang telah bergulir hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Persoalan tersebut mencuat dalam tayangan podcast Media Indonesia Raya (MIRA) yang dipandu Muhri Fauzi Hafiz, dipublikasikan, Senin (9/11/2026). Dalam diskusi itu, kuasa hukum warga, Irwansyah Gultom dari Lembaga Advokasi Gerindra, bersama sejumlah perwakilan masyarakat mengungkapkan keberatan terhadap proses hukum yang menjadi dasar rencana eksekusi.
Salah satu persoalan utama yang dipersoalkan warga adalah tidak dilibatkannya masyarakat yang secara fisik menguasai dan menempati objek tanah dalam proses persidangan sengketa tersebut.
Persoalkan Status Tanah dan Penguasaan Fisik
Irwansyah menjelaskan, sengketa tanah tersebut bermula dari gugatan ahli waris almarhum Parinduri terhadap Ibnu Yamin dan sejumlah pihak lainnya. Pihak penggugat mendasarkan klaim kepemilikan pada dokumen adat lama yang dikenal sebagai Grand Sultan.
Namun, menurut Irwansyah, klaim tersebut perlu diuji dengan memperhatikan riwayat penguasaan fisik tanah serta bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki masyarakat.
Ia menyebutkan, warga telah menempati dan mengusahakan lahan tersebut selama 25 hingga 80 tahun. Sebagian masyarakat juga memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh lurah dan camat serta rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Atas dasar itu, pihak kuasa hukum mempertanyakan bagaimana putusan perkara yang melibatkan sejumlah pihak justru berdampak terhadap ribuan warga yang mengaku tidak pernah dipanggil maupun diberikan kesempatan menyampaikan bukti kepemilikan dalam persidangan.
“Bagaimana mungkin perkara perdata yang hanya mempertandingkan antara ahli waris Parinduri dan Ibnu Yamin tiba-tiba berujung pada eksekusi terhadap 1.200 KK warga? Warga tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperiksa surat-surat tanahnya, dan tidak diberi kesempatan membela diri,” ujar Irwansyah.
Warga Mengaku Telah Puluhan Tahun Menempati Lahan
Dalam podcast tersebut, sejumlah warga menyampaikan kesaksian mengenai sejarah penguasaan tanah dan kehidupan mereka di kawasan Tanjung Mulia.
Mukhtar, 70 tahun, mengungkapkan bahwa tanah yang ditempatinya merupakan warisan orang tuanya yang telah dibeli sekitar 80 tahun lalu. Kini, rumah tersebut menjadi tempat tinggal keluarga besarnya, termasuk sepuluh orang cucunya.
Sementara itu, Agus, seorang purnawirawan Polri, mengaku telah menempati kawasan Jalan Aluminium, Lingkungan 16, sejak sekitar 60 tahun lalu. Ia juga memiliki bengkel bubut yang menjadi sumber penghidupannya.
Agus mempersoalkan adanya dugaan ketidaksesuaian objek eksekusi. Menurut keterangannya, lokasi bengkel yang memiliki nomor PBB 82 justru disebut dalam penetapan eksekusi dengan nomor 68.
Warga lainnya, Ernawati, seorang janda yang telah menempati rumah peninggalan suami dan mertuanya selama sekitar 25 hingga 30 tahun, mengaku mengalami tekanan psikologis akibat ancaman penggusuran.
Ia menyebutkan rutin membayar PBB sebesar Rp224.000 setiap tahun. Namun, ancaman kehilangan rumah membuatnya sulit tidur dan mengalami penurunan berat badan.
Ernawati juga mengungkapkan adanya dugaan tekanan agar warga membeli kembali tanah yang selama ini mereka tempati.
Warga Ungkap Dugaan Intimidasi
Selain mempersoalkan proses hukum, warga juga menyampaikan dugaan intimidasi yang dilakukan oknum aparat serta sikap sejumlah pejabat lokal yang dinilai tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Agus mengaku pernah dipanggil ke markas kepolisian dan didesak oleh dua oknum perwira agar menyerahkan lahan yang ditempatinya.
Ia menyatakan telah menyampaikan keberatan atas perlakuan tersebut kepada pejabat kepolisian setempat.
“Saya bilang ke Pak Wakapolres, mohon izin ini bukan negara Korea Utara yang hidupnya dengan garis lurus. Ini 100 persen negara demokrasi!” ungkap Agus.
Sementara itu, Butar-butar mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses mediasi di Kantor Kecamatan Medan Deli sekitar dua bulan sebelumnya.
Menurut pengakuannya, warga justru diminta menyerah karena dianggap tidak memiliki kemampuan finansial untuk menghadapi sengketa hukum. Ia juga menyebut warga tidak diperbolehkan merekam pertemuan tersebut.
Berbagai tudingan tersebut merupakan keterangan warga dalam podcast MIRA dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
Eksekusi Pernah Gagal Dilaksanakan
Berdasarkan kronologi yang disampaikan warga, persoalan ini mulai menjadi perhatian masyarakat ketika pengukuran dan pematokan tanah dilakukan pada Mei 2025.
Saat itu, warga mengaku mendapatkan penjelasan bahwa kegiatan tersebut merupakan pengukuran batas rutin.
Pada 17 Juli 2025, upaya pelaksanaan eksekusi disebut sempat dilakukan. Namun, aksi penolakan warga dari Lingkungan 16, 17, dan 20 membuat pelaksanaan eksekusi tidak terlaksana.
Pada November 2025, warga kembali dikejutkan dengan pemasangan plang penetapan eksekusi di kawasan permukiman. Mereka mengaku baru memahami bahwa lahan yang ditempati telah menjadi objek sengketa perdata.
Kini, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam podcast tersebut, Pengadilan Negeri Medan menjadwalkan kembali pelaksanaan eksekusi pada 12 November 2026.
Ajukan Derden Verzet, Minta Perlindungan Presiden
Menghadapi rencana eksekusi tersebut, kuasa hukum warga bersama masyarakat telah mengajukan perlawanan pihak ketiga atau derden verzet ke Pengadilan Negeri Medan.
Langkah hukum itu ditempuh untuk memperjuangkan hak warga yang merasa dirugikan karena tidak dilibatkan dalam perkara sebelumnya.
Mereka meminta agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai keberatan dan bukti-bukti yang diajukan warga memperoleh pemeriksaan hukum.
Masyarakat juga menyampaikan permohonan perhatian kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah hadir melindungi warga yang terancam kehilangan tempat tinggal.
Selain kepada Presiden, warga meminta Kapolri menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam tindakan intimidasi. Mereka juga mendesak Ketua Pengadilan Negeri Medan memberikan perhatian terhadap keberatan masyarakat.
Sari, salah seorang penggerak advokasi warga, menegaskan bahwa masyarakat akan terus memperjuangkan tempat tinggal dan tanah yang selama ini mereka tempati.
“Biarlah lahan seluas 17 hektare ini menjadi kuburan kami daripada kami diusir dari tanah milik kami sendiri!” tegasnya.
Persoalan Tanjung Mulia kini menjadi ujian bagi penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Di tengah adanya putusan pengadilan yang menjadi dasar rencana eksekusi, warga berharap keberatan pihak ketiga dapat diperiksa secara adil dan seluruh bukti kepemilikan serta riwayat penguasaan tanah memperoleh perhatian. (*)
