Ihwan Ritonga Minta Kemensos Verifikasi Langsung Data Desil
Mediaindonesiaraya.co.id I Medan, 29 September 2026- Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ihwan Ritonga, meminta Kementerian Sosial untuk turun secara langsung di tengah masyarakat dalam mengatasi kesemrawutan masalah desil dan tidak hanya mengandalkan data masyarakat dalam penentuan desil.
Ia menyampaikan bahwa persoalan data masyarakat terhadap pembagian desil kerap menjadi kesemrawutan dan memicu persoalan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya berdasarkan keluhan dan aspirasi masyarakat saat pelaksanaan reses di Kota Medan.
“Memang kita harus ketahui bahwa persoalan desil ini bersangkutan dengan bantuan pemerintah, khususnya PKH. Tetapi, banyak masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima dikarenakan memiliki jejak rekam pinjaman online ataupun kredit barang,” ujarnya, Selasa (29/9/2026).
Politisi Gerindra itu menyebutkan, saat ini anggota DPR RI Fraksi Gerindra juga telah mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk turun secara langsung di tengah masyarakat dan tidak hanya mengharapkan berdasarkan data masyarakat.
“Karena para masyarakat itu kerap menjadi korban peminjaman data cicilan kendaraan, barang hingga pinjaman online oleh para kerabat ataupun oknum penipuan. Untuk itu, pentingnya kehadiran dari Kemensos melakukan data secara total di lapangan. Di situ nanti bisa ketahuan mana masyarakat yang layak menerima bantuan,” tegasnya.
Menurutnya, pendataan yang hanya mengandalkan data digital dan rekam transaksi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Untuk itu, ia menekankan pentingnya verifikasi secara pasti kepada masyarakat dan tidak berharap data mentah semata.
“Karena memang semua sudah terkoneksi melalui data KTP. Tetapi jika ada masyarakat yang masuk dalam kondisi desil tertentu, di situlah pentingnya verifikasi. Jadi, data itu tidak bisa dijadikan patokan kemampuan ekonomi masyarakat, apalagi kita harus bisa memperhatikan secara optimal pada masyarakat yang seharusnya masuk ke dalam golongan desil satu dan dua,” ucapnya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu mengatakan, masalah pembaruan data juga memerlukan perhatian serius, mengingat penentuan desil berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan bantuan pemerintah, termasuk dukungan pendidikan.
Ia mencatat bahwa kondisi ekonomi masyarakat senantiasa berubah; jika data tidak diperbarui dalam waktu lama, perubahan situasi keluarga tidak akan tercermin dalam sistem.
“Kondisi ekonomi masyarakat berubah-ubah. Ada pihak yang sebelumnya berkecukupan mungkin mengalami penurunan kondisi keuangan, sementara yang lain justru mengalami peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, data harus diperbarui secara berkala. Kita harus memastikan bahwa mereka yang seharusnya menerima bantuan tidak terlewatkan hanya karena data yang sudah tidak mutakhir,” ujarnya. (yoel)
