Sugiat Santoso Soroti Tantangan Ekonomi Pemerintahan Prabowo dalam Debat “Rakyat Bersuara”
Mediaindonesiaraya.co.id| Jakarta Rabu 23 September 2026 — Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.
Hal tersebut disampaikan Sugiat saat menjadi narasumber dalam program “Rakyat Bersuara” di iNews, Selasa (22/9/2026). Diskusi bertajuk “Rocky vs Everybody, Bicara Program Prioritas” tersebut dipandu jurnalis Aiman Witjaksono.
Dalam forum tersebut, Sugiat menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan pemerintah, termasuk pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi serta memastikan kebijakan pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sugiat, pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tekanan ekonomi yang berasal dari berbagai sisi. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perkembangan ekonomi global, tetapi juga kondisi dan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah akan terus diuji oleh dinamika perekonomian serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan.
Sugiat juga menyinggung pentingnya menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu landasan dalam membangun perekonomian nasional. Menurut pandangan yang disampaikannya dalam diskusi, pengelolaan ekonomi harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Diskusi berlangsung dinamis ketika Sugiat berhadapan dengan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung yang menyampaikan sejumlah kritik terhadap program prioritas pemerintah.
Rocky menyoroti pendekatan pemerintah dalam menjalankan berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari sisi teknokratis, tetapi juga perlu dikaitkan dengan landasan konstitusional dan paradigma yang mendasarinya.
Perbedaan pandangan tersebut membuat diskusi berlangsung cukup tajam. Sugiat memberikan perspektif dari sisi pemerintah dan Partai Gerindra, sementara sejumlah narasumber lainnya menyampaikan kritik terhadap arah serta dasar kebijakan pemerintah.
Selain Rocky Gerung, pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy turut menyoroti kemampuan APBN dalam membiayai berbagai program pemerintah.
Ichsanuddin mempertanyakan struktur belanja negara serta tekanan terhadap APBN ketika pemerintah harus membiayai berbagai kebutuhan, termasuk program bantuan sosial dan MBG.
Ia menilai pembahasan mengenai program pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran negara. Dalam konteks MBG, Ichsanuddin bahkan membandingkan penggunaan anggaran untuk program tersebut dengan alternatif kebijakan berupa penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Perdebatan tersebut menunjukkan adanya perbedaan perspektif mengenai bagaimana pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran negara, antara pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program sosial dan penguatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Rocky Gerung dalam diskusi tersebut mendorong adanya perubahan mendasar terhadap konstruksi kebijakan pemerintah. Ia menyebut pendekatan yang diharapkannya sebagai radical break, yakni perubahan terhadap cara pemerintah menerjemahkan landasan konstitusi ke dalam kebijakan publik.
Diskusi “Rakyat Bersuara” tersebut pada akhirnya memperlihatkan perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung kebijakan pemerintah dan kalangan yang memberikan kritik terhadap program-program prioritas Presiden Prabowo, khususnya menyangkut arah ekonomi, dasar kebijakan, serta penggunaan anggaran negara.
Perdebatan tersebut menjadi bagian dari ruang publik untuk menguji berbagai kebijakan pemerintah melalui argumentasi dari perspektif politik, ekonomi, akademik, maupun konstitusional. (*)
