PENA: Dasco Bukan Sekadar Politisi, Tapi Problem Solver Yang Layak Dampingi Prabowo
Mediaindonesiaraya.co.id I Jakarta, 17 November 2026 -Ketua Umum Pandu Ekologi Indonesia (PENA), Laurencus Pakpahan, mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk dipertimbangkan mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Laurencus menilai Dasco memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman politik, serta kemampuan komunikasi lintas kekuatan politik yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, pengalaman Dasco di parlemen sejak 2014 dan menjabat Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 menjadi modal kuat untuk menjaga stabilitas politik sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan nasional.
“Pak Sufmi Dasco Ahmad adalah figur yang layak dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden RI. Pengalaman panjang beliau di parlemen sejak 2014 dan sebagai Wakil Ketua DPR sejak 2019, ditambah kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik, menjadi modal penting untuk mendampingi Presiden Prabowo,” ujar Laurencus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut Dasco bukan hanya memiliki pengalaman menjalankan fungsi kelembagaan, tetapi juga dinilai mampu menjadi penengah ketika terjadi kebuntuan dalam penyelesaian persoalan.
Salah satu contoh yang disorot Laurencus adalah keterlibatan Dasco dalam memediasi persoalan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Suster Natalia Situmorang, Bendahara Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada April 2026.
Melalui mediasi yang difasilitasi di Kompleks Parlemen Senayan, persoalan dana simpanan umat senilai Rp28 miliar yang sebelumnya raib akibat dugaan penggelapan oleh oknum internal bank akhirnya menemukan penyelesaian. Dana tersebut dipastikan dapat dikembalikan secara utuh.
Selain itu, Laurencus menyoroti peran Dasco dalam penyelesaian sengketa batas empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara pada Juni 2025. Kala itu, Dasco memimpin mediasi yang melibatkan kementerian dan pemerintah daerah terkait untuk mencari jalan keluar atas persoalan batas wilayah tersebut.
Di bidang ketenagakerjaan, Dasco juga dinilai berperan menjembatani aspirasi serikat buruh, khususnya dalam penanganan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta perjuangan perubahan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Sementara di sektor agraria dan kebencanaan, Dasco disebut turut mengawal pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Konflik Agraria di DPR RI serta mengoordinasikan upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.
“Pak Dasco bukan sekadar politisi berpengalaman, melainkan manajer politik dan problem solver yang andal. Beliau mampu menerjemahkan visi persatuan Presiden Prabowo menjadi kerja nyata, menjembatani perbedaan tanpa membungkam demokrasi,” tegasnya.
Laurencus berpandangan, posisi wakil presiden memiliki peran strategis dalam menjamin kesinambungan pemerintahan. Tantangan geopolitik global dan besarnya agenda pembangunan nasional membutuhkan koordinasi serta stabilitas politik yang kuat.
Karena itu, menurutnya, jabatan wakil presiden tidak boleh hanya dipandang sebagai posisi pendamping kepala negara tanpa peran dan kewenangan strategis.
“Wakil presiden bukan ban serep, melainkan mitra strategis presiden, penyeimbang pemerintahan, sekaligus eksekutor agenda nasional. Kedekatan dan kepercayaan Presiden Prabowo kepada Pak Dasco menjadi modal besar agar roda pemerintahan berjalan efektif dan stabil,” ungkap Laurencus.
Meski demikian, ia berharap setiap proses pengisian jabatan wakil presiden tetap mengedepankan mekanisme konstitusional dan berlangsung secara demokratis.
Laurencus menegaskan, kepentingan bangsa dan negara harus menjadi pertimbangan utama, bukan kepentingan kelompok maupun individu. (yoel)
