Prabowo: Penghematan Anggaran Harus Dikembalikan untuk Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Karena itu, pengelolaan sumber daya nasional harus dilakukan secara optimal agar hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia.
“Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya. Dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan, salah satu upaya mencegah kebocoran keuangan negara dilakukan melalui pembenahan sistem belanja barang dan jasa pemerintah. Selama ini, pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, dan kabupaten berpotensi menimbulkan perbedaan harga untuk barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama.
Menurut Prabowo, sistem pengadaan perlu dirasionalisasi dan disatukan agar penggunaan anggaran lebih efisien, transparan, serta menghasilkan barang dengan harga dan kualitas yang terstandar.
“Ini ingin kita rasionalkan. Jadi satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan terdapat potensi kebocoran hingga 30 persen akibat penggelembungan harga atau markup.
“Dari Rp1.200 triliun diperkirakan 30 persen hangus. Hangus, karena markup-markup penggelembungan alias korupsi. Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun,” ungkapnya.
Presiden juga menyampaikan rencana mengalokasikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pemanfaatan hasil efisiensi tersebut.
Dalam waktu dekat, setiap provinsi direncanakan memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, setiap kabupaten akan mendapatkan tambahan minimal Rp20 miliar, dengan kemungkinan alokasi lebih besar bagi ibu kota kabupaten.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar,” tutur Prabowo.
Selain mendukung pembangunan daerah, Presiden menjelaskan bahwa efisiensi anggaran juga memungkinkan pemerintah memperluas jangkauan program pembangunan nasional, khususnya di sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Ia mencontohkan, anggaran yang semula direncanakan untuk memperbaiki 71.000 sekolah pada tahun ini dapat ditingkatkan jangkauannya hingga 88.000 sekolah melalui penghematan dan optimalisasi anggaran.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan.
Selanjutnya, hingga akhir 2027, pemerintah berharap dapat menambah pembangunan 2.000 desa nelayan.
“Dalam waktu dekat kita sudah anggarkan, akan kita turunkan dan kita akan bangun desa-desa nelayan, akhir tahun ini minimal 1.000, 1.200. Akhir tahun 27, kita berharap akan mencapai tambahan 2.000 desa nelayan untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita diurus oleh pemerintah,” lanjut Presiden.
Melalui kebijakan tersebut, Presiden menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak sekadar mengurangi pengeluaran pemerintah, tetapi juga harus menjadi instrumen untuk memperluas pembangunan dan memastikan uang negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*)
