Bupati Nias Barat Naikkan Penghasilan PPPK Paruh Waktu Jadi Rp750.000, TPP ASN Dikembalikan Penuh
Mediaindonesiaraya.co.id I Nias Barat, 11 November 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat menaikkan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari Rp250.000 menjadi Rp750.000 per orang per bulan. Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) dikembalikan ke besaran semula tanpa pengurangan 33%.
Kedua kebijakan tersebut telah disesuaikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyampaikan kebijakan tersebut dalam upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di halaman Kantor Bupati Nias Barat, Lahomi, Selasa (10/11/2026).
Eliyunus mengatakan, kenaikan penghasilan PPPK Paruh Waktu dan pemulihan TPP ASN merupakan dua kebijakan yang diperjuangkannya untuk memperhatikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemkab Nias Barat.
Menurutnya, semula kemampuan keuangan daerah hanya memungkinkan penganggaran penghasilan PPPK Paruh Waktu sebesar Rp250.000 per orang setiap bulan.
Untuk meningkatkan penghasilan tersebut, Eliyunus berupaya memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar Pemkab Nias Barat memiliki ruang fiskal lebih besar. Upaya itu membuahkan tambahan anggaran pada Agustus 2026.
Setelah memperoleh tambahan anggaran, Pemkab Nias Barat memprioritaskan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu menjadi Rp750.000 per orang per bulan. Dengan demikian, terdapat kenaikan Rp500.000 atau tiga kali lipat dari alokasi sebelumnya.
“Sejak awal saya memahami bahwa penghasilan PPPK Paruh Waktu sebesar Rp250 ribu masih sangat terbatas. Karena itu, saya berusaha memperjuangkan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Ketika pada Agustus 2026 tambahan anggaran tersebut diperoleh, saya memprioritaskan peningkatan penghasilan PPPK Paruh Waktu dari Rp250 ribu menjadi Rp750 ribu per bulan,” ungkap Eliyunus.
Ia mengakui peningkatan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan seluruh pegawai. Namun, pemerintah daerah harus mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita tidak boleh hanya memberikan janji tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Tetapi ketika ada tambahan ruang fiskal, kita harus mampu menentukan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi pegawai dan masyarakat. Saya berharap peningkatan ini menjadi penyemangat bagi seluruh PPPK Paruh Waktu untuk bekerja lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab,” katanya.
TPP ASN Dikembalikan Tanpa Pemotongan 33%
Selain menaikkan penghasilan PPPK Paruh Waktu, Pemkab Nias Barat juga memulihkan besaran TPP ASN yang sebelumnya dikurangi 33%.
Pengurangan tersebut sebelumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penghasilan PPPK Paruh Waktu di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Namun, setelah memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat pada Agustus 2026, Eliyunus memutuskan mengembalikan besaran TPP ASN seperti semula tanpa pengurangan.
Pemulihan TPP tersebut telah disesuaikan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Eliyunus mengatakan, kebijakan tersebut diambil agar tidak terjadi ketimpangan perhatian terhadap pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ketika sebelumnya kita harus melakukan penyesuaian TPP ASN sebesar 33 persen untuk membantu pembiayaan penghasilan PPPK Paruh Waktu, saya memahami bahwa kondisi tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh ASN. Karena itu, setelah memperoleh tambahan anggaran dan dilakukan penyesuaian melalui P-APBD 2026, saya mengambil kebijakan untuk mengembalikan besaran TPP ASN seperti semula,” ujarnya.
Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengajukan proses pembayaran TPP sesuai ketentuan, ketersediaan anggaran, serta kelengkapan administrasi dan persyaratan pembayaran.
“Jangan sampai hak pegawai yang sudah dianggarkan dan memenuhi persyaratan mengalami keterlambatan hanya karena persoalan administrasi. Saya minta seluruh OPD segera memproses pengajuan pembayaran TPP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, seluruh proses harus tetap tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Peringatan Hari Pahlawan Nasional di Nias Barat juga dirangkaikan dengan tes urine bagi pegawai di lingkungan Pemkab Nias Barat untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba.
Menutup sambutannya, Eliyunus mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan, semangat gotong royong, dan tanggung jawab dalam membangun daerah.
“Kalau dahulu para pahlawan berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, maka perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan berbagai persoalan pembangunan. Kita harus bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab,” ujarnya. (yoel)
