Menjadi Dewas Ditujuh RSUD Tim Percepatan Gubenur Diduga Bungkam melihat adanya markup RSUD cengkareng senilai 25 M

Jakarta, –  Pengurus Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Pusat bersama Pimpinan Daerah Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) Jakarta Pusat, meminta Anies Baswedan untuk berani membongkar dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta barat.

“Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta memecat dan mencopot sejumlah pejabat terkait pembangunan RSUD Cengkareng, khususnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selain itu, gubernur wajib melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi RSUD Cengkareng sebagai wujud dari menjalankan pemerintahan yang berani, jujur, adil, makmur,” tegas Kordinator Lapangan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi serumpun Syarikat Islam tersebut, Happy.

Happy menjelaskan organisasi SEMMI dan PERISAI DKI Jakarta mendukung semua Upaya Pembangunan DKI jakarta oleh pemerintahan Anies Baswedan, namun Jangan Mentang-mentang anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) memiliki jabatan sebagai Dewan Pengawas di 7 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi DKI Jakarta, maka praktik-praktik KKN bisa dipakai seenaknya.

“Sebenarnya apa peran Dewan Pengawas RSUD, kenapa pelelangan tender pembangunan yang memenangkan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sampai pembangunan RSUD Cengkareng itu semuanya tidak beres, selain itu kenapa pokja juga diam padahal seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tidak lulus Evaluasi Teknis sebab tidak memiliki alat Utama berupa Tower Crane yang di syaratkan pada Kerangka Acuan Kerja, Ini kok bisa Wijaya Karya lolos dan memenangkan tender padahal banyak syarat yang tidak dipenuhi, ada apa ini?,” tanya Happy heran.

Happy menceritakan keheranannya berdasarkan temuan data yang di analisa bahwasanya seharusnya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung  tidak lulus Evaluasi Teknis karena menawarkan personil tim perencanaan yang bukan merupakan pegawainya.

“Bisa kita bilang pembangunan RSUD Cengkareng sebagai proyek siluman dan ini juga menjadi temuan kami dan harus diklarifikasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh sebab itu kami mendesak inspektorat melakukan penyelidikan terkait pembangunan RSUD Cengkareng Gate,” tambahnya.

Happy mengatakan ASB untuk 1 meter persegi pembangunan RSUD Cengkareng dengan nilai Rp.9.666.501,81/m2 harus berpedoman pada rincian dalam system E-budgeting yang sudah ada sebelumnya yaitu rincian ASB tersebut terdiri dari Dua lantai Basement, satu lantai dasar, satu mezzanine, delapan lantai utama dengan pekerjaan gondola namun saat ini pembangunan RSUD Cengkareng hanya ada di delapan lantai utama, tanpa pengerjaan gondola dan tanpa lantai basement, tanpa lantai dasar dan mezzanine berarti ada bangunan yang hilang.

“Banyak yang aneh dan item yang hilang atau tidak sesuai dalam bangunan RSUD Cengkareng. Luas Kerangka Acuan Kerja proyek RSUD Cengkareng juga seharusnya mengacu pada Luas rancangan awal yaitu 16.472m2. Sedangkan yang di input pada E-Budgeting yaitu 16.976 m2 sehingga ada selisih 504 m2, itu bangunan bisa selisih dan lari kemana,” ujarnya.

Oleh karena itu, SEMMI dan PERISAI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memecat dan mencopot Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Cengkareng dan sejumlah pejabat terkait lainnya serta memberikan sanksi dan Menerbitkan Daftar Hitam Perusahaan bagi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

“Akibat pengerjaan skandal mark up dan lelang ini, kami menduga daerah kehilangan uang sebesar 25 M. Kami juga akan melaporkan hal ini ke KPK, Mabes Polri dan Kejaksaan Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut atas temuan ini. Hal itu kami pastikan berlangsung dalam waktu dekat,” tutup Happy.

Hingga menjelang petang Aksi Demonstrasi didepan balaikota berakhir, tidak ada satupun orang dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang menemui pemuda dan mahasiswa, mereka berjanji akan kembali lagi untuk mensuarakan hal yang sama di minggu depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *